Ekonomi Kerakyatan Ekonomi Rakyat Koperasi sebagai Soko Guru Perekonomian Nasional

Ekonomi Kerakyatan Ekonomi Rakyat Koperasi sebagai Soko Guru Perekonomian Nasional

Oleh :Revrison Baswir, SE

Salah satu gagasan ekonomi yang dalam waktu belakangan ini cukup banyak mengundang perhatian adalah mengenai ekonomi kerakyatan. Di tengah-tengah  krisis ekonomi yang sedang melanda Indonesia, dan maraknya perbincangan mengenai globalisasi dan globalisme dalam pentas pemikiran ekonomi-politik dunia, kehadiran ekonomi kerakyatan memang terasa cukup menyegarkan. Akibatnya, ekonomi kerakyatan cenderung hadir seolah-olah sebagai sebuah gagasan baru dalam pentas pemikiran ekonomi-politik di Indonesia. Padahal, bila di telusuri ke belakang, akan segera diketahui bahwa perbincangan mengenai ekonomi kerakyatan sesungguhnya telah dimulai jauh sebelum Indonesia merdeka.

Pada mulanya adalah Bung Hatta, di tengah dampak buruk depresi ekonomi dunia yang sedang melanda Indonesia, ia menulis sebuah  artikel dengan judul ekonomi rakyat di harian Daulat Rakyat (Hatta, 1954). Dalam artikel yang di terbitkan tanggal 20 Nopember 1933 tersebut, Bung Hatta pada intinya mengungkapkan kegusarannya menyaksikan kemerosotan kondisi ekonomi rakyat Indonesia di bawah tindasan pemerintah Hindia Belanda. Yang dimaksud dengan ekonomi rakyat oleh Bung Hatta ketika itu adalah ekonomi kaum pribumi atau ekonomi penduduk asli Indonesia. Dibandingkan dengan ekonomi kaum penjajah yang berada di lapisan atas, dan ekonomi warga timur asing yang berada di lapisan tengah, ekonomi rakyat Indonesia ketika itu memang sangat jauh tertinggal. Sedemikian mendalamnya kegusaran Bung Hatta menyaksikan penderitaan rakyat pada masa itu, maka tahun 1934 beliau kembali menulis sebuah artikel dengan nada serupa. Judulnya kali ini adalah ekonomi rakyat dalam bahaya (Hatta, 1954). Dari judulnya, dengan mudah dapat diketahui betapa semakin mendalamnya kegusaran Bung Hatta menyaksikan kemerosotan ekonomi rakyat Indonesia di bawah tindasan pemerintah Hindia Belanda.

            Sebagaimana terbukti kemudian, kepedulian Bung Hatta terhadap koperasi itu berlanjut jauh setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Hal itu antara lain disebabkan oleh kesadaran Bung Hatta bahwa perbaikan kondisi ekonomi rakyat tidak mungkin hanya disandarkan pada proklamasi kemerdekaan. Perjuangan untuk memperbaiki kondisi ekonomi rakyat harus terus dilanjutkan dengan mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. Sebagaimana dikemukakan oleh Bung Karno, yang dimaksud dengan struktur ekonomi nasional adalah sebuah struktur perekonomian yang ditandai oleh meningkatnya peran serta rakyat Indonesia dalam penguasaan modal atau faktor-faktor produksi di tanah air. Kesadaran seperti itulah yang menjadi titik tolak perumusan pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Sebagaimana dikemukakan dalam penjelasan pasal tersebut, “Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat”. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi. ”Dalam kutipan penjelasan pasal 33 UUD 1945 tersebut, ungkapan ekonomi kerakyatan memang tidak ditemukan secara eksplisit. Tetapi mengacu pada definisi kata ‘kerakyatan’ sebagaimana dikemukakan oleh Bung Hatta, serta penggunaan ungkapan kerakyatan pada sila ke empat Pancasila, tidak terlalu sulit untuk disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi kerakyatan sesungguhnya tidak lain dari demokrasi ekonomi sebagaimana dikemukakan dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945 itu. Artinya, ekonomi kerakyatan sesungguhnya hanyalah ungkapan lain dari demokrasi ekonomi.

Pertanyaan Bung Hatta tersebut ditanggapi oleh Tan Malaka dengan menjelaskan diktatur proletariat yang dikemukakan oleh Marx. Menurut Tan Malaka, diktatur ploretariat sebagaimana dikemukakan oleh teori Marx hanya berlangsung selama periode transisi, yaitu selama berlangsungnya pemindahan penguasaan alat-alat produksi dari tangan kaum kapitalis ke tangan rakyat banyak. Selanjutnya, kaum pekerja yang sebelumnya telah tercerahkan di bawah paduan perjuangan kelas, akan mengambil peran sebagai penunjuk jalan dalam membangun keadilan hal itu akan dicapai dengan cara menyelenggarakan produksi oleh semua, untuk semua, di bawah pimpinan berbagai institusi dalam masyarakat. Hal tersebut jelas sangat bertolak belakang dengan diktatur personal”.           

            Perkenalan pertama itu tampaknya sangat berkesan bagi Bung Hatta, sehingga mendorongnya untuk melakukan pengkajian secara mendalam. Selain membaca buku-buku sosialisme, Bung Hatta juga memperluas pergaulannya dengan kalangan Partai Buruh Sosial Demokrat (SDAP) di Belanda. Bahkan pada tahun 1925, sebagai aktivis Perhimpunan Indonesia, Bung Hatta sengaja memutuskan untuk melakukan kunjungan ke beberapa negara Skandinavia seperti Denmark, Swedia, dan Norwegia. Tujuannya adalah untuk mempelajari gerakan koperasi dari dekat.

Selepas menyelesaikan studinya di Belanda, komitmen Bung Hatta terhadap ekonomi kerakyatan terus berlanjut. Salah satu tulisan yang mengungkapkan konsistensi komitmen Bung Hatta terhadap ekonomi kerakyatan adalah pamphlet yang disusunnya untuk Pendidikan Nasional Indonesia (PNI Baru) pada tahun 1932. dalam pamphlet yang berjudul “Menuju Indonesia Merdeka” tersebut, Bung Hatta mengupas secara panjang lebar mengenai pengertian kerakyatan, demokrasi, dan arti penting demokrasi ekonomi sebagai salah satu pilar model demokrasi sosial yang cocok bagi Indonesia Merdeka. Sebagaimana ditulisnya; ”Di atas sendi yang ketiga (cita-cita tolong-menolong-pen.) dapat didirikan tonggak demokrasi ekonomi. Tidak lagi orang seorang atau satu golongan kecil yang mesti menguasai penghidupan orang banyak seperti sekarang, melainkan keperluan dan kemauan rakyat yang banyak harus menjadi pedoman perusahaan dan penghasilan. Sebab itu, segala tangkai penghasilan besar yang mengenai penghidupan rakyat harus berdasar pada milik bersama dan terletak di bawah penjagaan rakyat dengan perantaraan badan-badan perwakilannya”.

Dengan latar belakang seperti itu, mudah dimengerti bila dalam kedudukan sebagai penyusun UUD 1945, Bung Hatta berusaha sekuat tenaga untuk memasukkan ekonomi kerakyatan sebagai prinsip dasar penyelenggaraan perekonomian Indonesia. Hal itu pula, saya kira, yang menjelaskan mengapa setelah menjabat sebagai Wakil Presiden, Bung Hatta terus mendorong pengembangan koperasi di Indonesia. Berkat komitmen tersebut, sangat wajar bila tahun 1947, Bung Hatta secara resmi dikukuhkan oleh Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia (SOKRI) sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Konsistensi komitmen Bung Hatta terhadap ekonomi kerakyatan itu bahkan terus berlanjut setelah beliau melepaskan jabatannya sebagai wakil presiden. Sebagaimana terungkap dalam tulisannya yang berjudul Demokrasi Kita, yang diterbitkan empat tahun setelah beliau meletakkan jabatannya sebagai wakil presiden, Bung Hatta sekali lagi mempertegas pentingnya peranan ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi dalam mewujudkan keadilan sosial di Indonesia.

Sebagaimana ditulisnya, “Demokrasi politik saja tidak dapat melaksanakan persamaan dan persaudaraan. Di sebelah demokrasi politik harus pula berlaku demokrasi ekonomi. Kalau tidak, manusia belum merdeka, persamaan dan persaudaraan belum ada. Sebab itu cita-cita demokrasi Indonesia ialah demokrasi sosial, melingkupi seluruh lingkungan hidup yang menentukan nasib manusia”.

Yang perlu digaris bawahi adalah, dengan dinyatakannya ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi sebagai prinsip dasar sistem perekonomian Indonesia, berarti Bung Hatta dan para penyusun UUD 1945 telah secara resmi menggeser perbincangan mengenai ekonomi rakyat menjadi ekonomi kerakyatan. Tujuan jangka pendek kebijakan itu adalah untuk menghapuskan penggolong-golongan status sosial-ekonomi masyarakat, baik berdasarkan ras maupun berdasarkan tingkat penguasaan faktor-faktor produksi. Sedangkan tujuan jangka panjangnya adalah untuk mengubah struktur ekonomi kolonial serta untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengendalikan jalannya roda perekonomian.

            Secara politik, penjajahan harus segera dihapuskan dari muka bumi. Namun secara  ekonomi, transformasi ekonomi harus dilakukan secara bertahap sesuai dengan perangkat hukum yang tersedia. Adalah tugas pemerintah Indonesia untuk secara berangsur-angsur memperbaharui perangkat hukum yang mendasari penyelenggaraan sistem perekonomian nasional, yaitu untuk mewujudkan sistem ekonomi kerakyatan.
            Bahkan, di penghujung 1980-an, keberhasilan Indonesia dalam menanggulangi kemiskinan sempat dipuji oleh Bank Dunia. Menurut Bank Dunia, keberhasilan Indonesia dalam menanggulangi kemiskinan patut menjadi contoh bagi negara-negara yang sedang berkembang lainnya. Tahun 1997, sebelum perekonomian Indonesia ambruk dilanda oleh krisis moneter, pendapatan perkapita penduduk Indonesia sudah berhasil ditingkatkan menjadi USD $1020.
            Salah seorang pengritik kebijakan ekonomi neoliberal yang cukup terkemuka sepanjang tahun delapan puluhan adalah Prof. Dr. Mubyarto. Dalam pidato pengukuhannya sebagai guru besar ekonomi di Universtas Gadjah Mada pada tahun 1979, Mubyarto dengan tajam mengkritik kebijakan ekonomi Orde Baru yang dipandangnya sudah sangat jauh melenceng dari amanat konstitusi. Sembari menggaris bawahi pentingnya pendekatan trans disipliner dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia, Mubyarto kembali memunculkan semangat ekonomi kerakyatan dengan label Ekonomi Pancasila. Namun demikian, sebagaimana Sarbini, kritik tajam Mubyarto hilang begitu saja seperti ditelan ombak. Bahkan, Mubyarto sendiri turut ditelan “ombak” Kabinet Pembangunan VI.
            Konsekuensinya, perkoncoan para penguasan-penguasan dalam pentas ekonomi Orde Baru cenderung tampak semakin kasat mata. Bahkan, terhitung sejak pertengahan 1980-an, keterlibatan kerabat Cendana dalam memperebutkan kue bisnis di Indonesia mulai mencuat ke permukaan menjadi bahan perbincangan umum. Separuh terakhir era ekonomi Orde Baru memang ditandai oleh maraknya perbincangan perkembangan kapitalisme perkoncoan (crony capitalisme) di Indonesia.           
            Pertama, partisipasi seluruh anggota masyarakat dalam proses pembentukan produksi nasional. Partisipasi seluruh anggota masyarakat dalam proses pembentukan produksi nasional menempati kedudukan yang sangat penting dalam sistem ekonomi kerakyatan. Hal itu tidak hanya penting untuk menjamin pendayagunaan seluruh potensi sumberdaya nasional, tetapi juga penting sebagai dasar untuk memastikan keikutsertaan seluruh anggota masyarakat turut menikmati hasil produksi nasional tersebut. Hal ini sejalan dengan bunyi pasal 27 Undang - Undang Dasar 1945 yang menyatakan “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.
            Kedua, partisipasi seluruh anggota masyarakat dalam turut menikmati hasil produksi nasional. Artinya, dalam rangka ekonomi kerakyatan, harus ada jaminan bahwa setiap anggota masyarakat turut menikmati hasil produksi nasional, termasuk para fakir miskin dan anak-anak terlantar. Hal ini antara lain dipertegas oleh pasal 34 undang-undang dasar 1945 yang menyatakan, “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.” Dengan kata lain, dalam rangka ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi, negara wajib menyelenggarakan sistem jaminan sosial bagi fakir miskin dan anak-anak terlantar di Indonesia.
            Ketiga, kegiatan pembentukan produksi dan pembagian hasil produksi nasional itu harus berlangsung di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Artinya, dalam rangka ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi, anggota masyarakat tidak boleh hanya menjadi objek kegiatan ekonomi. Setiap anggota masyarakat harus di upayakan agar menjadi subjek kegiatan ekonomi. Denga demkian, walaupun kegiatan pembentukan produksi nasional dapat di lakukan para pemodal asing, tapi penyelenggaraan kegiatan-kegiatan itu harus tetap berada di bawah pimpinan dan pengawasan anggota-anggota masyarakat.
            Unsur ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi yang ketiga tersebut saya kira perlu digaris bawahi. Sebab unsur ekonomi kerakyatan yang ketiga itulah yang mendasari perlunya partisipasi seluruh anggota masyarakat dalam turut memiliki modal atau faktor-faktor produksi nasional. Perlu diketahui, yang dimaksud dengan modal dalam hal ini tidak hanya terbatas dalam bentuk modal material (material capital), tetapi mencakup pula modal intelektual (intelektual capital) dan modal institusional (institutional capital). Sebagai konsekuensi logis dari unsur-unsur ekonomi kerakyatan yang ketiga itu, negara wajib untuk secara terus menerus mengupayakan terjadinya peningkatan kepemilikan ketiga jenis modal tersebut secara relatif merata di tengah-tengah masyarakat. Sehubungan dengan modal material, misalnya, negara tidak hanya wajib mengaku dan melindungi hak kepemilikan setiap anggota masyarakat. Negara juga wajib memastikan bahwa semua anggota masyarakat turut memiliki modal material. Jika ada antara anggota masyarakat yang sama sekali tidak memliki modal material, dalam arti terlanjur terperosok menjadi fakir miskin atau anak-anak terlantar, maka negara wajib memelihara mereka.
            Sehubungan dengan modal intelektual, negara wajib menyelenggarakan pendidikan nasional secara cuma-cuma. Artinya, dalam rangka ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi, penyelenggaraan pendidikan berkaitan secara langsung dengan tujuan pendirian negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan tidak boleh dikomersilkan. Negara memang tidak perlu melarang jika ada pihak swasta yang menyelenggarakan pendidikan, tetapi hal itu sama sekali tidak menghilangkan kewajiban negara untuk menanggung biaya pokok penyelenggaraan pendidikan bagi seluruh anggota masyarakat yang membutuhkannya.
            Sementara itu, sehubungan dengan modal institusional, saya kira tidak ada keraguan sedikitpun bahwa negara memang wajib melindungi kemerdekan setiap anggota masyarakat untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat. Secara khusus hal itu diatur dalam pasal 28 UUD 1945, “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tertulis dan sebagainya ditetapkan undang-undang”.
            Sejalan dengan  itu, sebagaimana ditegaskan oleh pasal 33 ayat 2 dan 3 UUD 1945, negara memainkan peran yang sangat penting dalam sistem ekonomi kerakyatan. Peran negara tidak hanya terbatas sebagai pengatur jalannya roda prekonomian. Melalui pendirian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu untuk menyelenggarakan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, negara dapat terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan ekonomi tersebut. Tujuannya adalah untuk menjamin agar kemakmuran masyarakat senantiasa lebih diutamakan daripada kemakmuran orang seorang, dan agar tampuk produksi tdak jatuh ke tangan orang seorang, yang memungkinkan ditindasnya rakyat banyak oleh segelintir orang yang berkuasa.
            Mekanisme dalam alokasi sistem ekonomi kerakyatan, kecuali untuk cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, tetap didasarkan atas mekaniame pasar. Tetapi mekanisme pasar bukan satu-satunya. Selain melalui mekanisme pasar, alokasi juga didorong untuk diselenggarakan melalui mekanisme usaha bersama (koperasi). Mekanisme pasar dan koperasi dapat di ibaratkan seperti dua sisi dari sekeping mata uang yang sama dalam mekanisme alokasi sistem ekonomi kerakyatan.
            Dalam rangka itu, sejalan dengan amanat penjelasan pasal 33 UUD 1945, penyelenggaraan pasar dan koperasi dalam sistem ekonomi kerakyatan harus dilakukan dengan terus menerus melakukan penataan kelembagaan, yaitu dengan cara memeratakan penguasaan modal atau faktor-faktor produksi kepeda segenap lapisan anggota masyarakat. Proses sistematis untuk mendemokrasikan penguasaan faktor-faktor produksi atau peningkatan kedaulatan ekonom rakyat inilah yang menjadi substansi sistem ekonomi kerakyatan.        
            Sehubungan dengan itu, bapak koperasi Indonesia Bung Hatta, berulang kali menegaskan bahwa pada koperasi memang terdapat perbedaan medasar yang membedakannya secara diametral dari bentuk-bentuk perusahaan yang lain. Diantaranya adalah pada dihilangkannya pemilahan buruh-majikan, yaitu diikut sertakannya buruh sebagai pemilik perusahaan atau anggota koperasi. Sebagamana ditegaskan oleh Bung Hatta, “pada koperasi tidak ada majikan dan tidak ada buruh, semuanya pekerja yang bekerja sama untuk menyelenggarakan keperluan bersama”.
            Penegasan seperti itu diuraikan lebih lanjut oleh Bung Hatta dengan mengemukakan beberapa contoh, “misalnya koperasi menggaji buruh untuk menyapu ruangan bekerja, supaya anggota-anggota yang bekerja jangan terganggu kesehatannya oleh debu. Umpamanya pula koperasi menggaji instruktur untuk mengajar dan memberi petunjuk tentang cara mengerjakan administrasi dan pembukuan kepada anggota yang diserahi dengan pekerjaan itu. Sungguh pun demkian, juga terhadapmereka yang memburuh itu, yang mengerjakan pekerjaan kecil-kecil, koperasi harus membuka kesempatan untuk menjadi anggota. Bukan corak pekerjaan yang dikerjakan yang menjadi ukuran untuk menjadi anggota, melainkan kemauan dan rasa bersekutu dan cita-cita koperasi yang dikandung dalam dada dan kepala masing-masng” (Ibid., hal. 215).
Berdasarkan ilustrasi Bung Hatta itu, kiranya jelas, karakter utama ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi pada dasarnya terletak pada dihilangkannya watak individualistis dan kapitalistis dari wajah perekonomian Indonesia. Secara mikro hal itu antara lain berarti diikutsertakannya pelanggan dan buruh sebagai anggota koperasi atau pemilik perusahaan. Sedangkan secara makro hal itu berarti ditegakkannya kedaulatan ekonomi rakyat dan diletakkannya kemakmuran masyarakat diatas kemakmuran orang seorang.
            Pendek kata, dengan diangkatnya kerakyatan atau demokrasi sebagai prinsip dasar sistem perekonomian Indonesia, prinsip itu dengan sendirinya tidak hanya memiliki kedudukan penting dalam menentukan corak perekonomian yang harus diselenggarakan oleh negara pada tingkat makro. Ia juga memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menentukan corak perusahaan yang harus dikembangkan pada tingkat mikro. Penegakan kedaulatan ekonomi rakyat dan pengutamaan kemakmuran masyarakat diatas kemakmuran orang seorang hanya dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip tersebut.

Dalam pandangan ekonomi kerakyatan, demokrasi politik saja tidak mencukupi bagi rakyat banyak untuk mengendalikan jalannya roda perekonomian. Sebab, sebagaimana berbagai bidang kehidupan lainnya, persaingan politk sangat tergantung pada modal. Dengan demikian, walaupun suatu masyarakat telah memiliki kelembagaan politik yang secara prosedural tergolong demokratis, tetapi faktor modal akan tetap memainkan peranan sangat penting dalam mempengaruhi plihan-pilihan politik masyarakat.

Sebagaimana pernah dikemukakan oleh Gramsci, sesungguhnya para pemodal besar tidak hanya cenderung memanfaatkan negara sebagai sarana untuk membela kepentingan kelas mereka. Melalui kekuatan modal yang mereka miliki, demokrasi pun cenderung mereka pakai sekedar sebagai sarana untuk melestarikan posisi dominan mereka ditengah-tengah masyarakat.
Hal itu mereka lakukan baik dengan memberi dukungan modal material terhadap kandidat atau partai politik yang memperjuangkan kepentingan kelas mereka, menghambat proses penguatan modal institusional pada kelompok masyarakat yang mereka eksploitasi, maupun dengan cara menguasai dan memanipulasi informasi serta dengan cara mengkomersilkan penyelenggaraan pendidikan.

Dengan latar belakang seperti itu, sebagaimana halnya sistem ekonomi kapitalis neoliberal, ekonomi kerakyatan bukanlah sebuah paham dan sistem ekonomi an sich. Selain merupakan sebuah paham dan sistem ekonomi, ekonomi kerakyatan adalah gerakan politik yang secara tegas memihak pada pemberdayaan kelompok masyarakat yang terpinggirkan dalam sistem ekonomi kapitalis neoliberal, khususnya dari dominasi para pemodal besar yang memang memiliki watak untuk secara terus meminggirkan mereka.

Tujuan utama dari paham ekonomi kerakyatan, berbeda dengan sistem ekonomi sosialis otoriter yang pernah dijalankan di Uni Soviet, bukanlah untuk membasmi para pemodal besar. Tujuan utama ekonomi kerakyatan adalah untuk menciptakan kondisi ekonomi dan politik yang demokratis dan berkeadilan dalam arti yang sebenar-benarnya. Dengan meningkatnya penguasaan modal tau faktor-faktor produksi oleh segenap lapisan anggota masyarakat, dan dengan meningkatnya kemampuan mereka dalam mengendalikan jalanya roda perekonomian, maka penyalahgunaan demokrasi sebagai sarana untuk memperoleh legitimasi oleh para pemodal besar diharapkan akan dapat dihindari.

KESIMPULAN
Dari uraian di atas tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam koperasi, harus ada suatu keterkaitan terpadu antara kegiatan usaha anggota dan kegiatan usaha manajemen dan keterkaitan kegiatan usaha tersebut muncul sebagai sebuah “etentitas ekonomi besar”.
Sumber : http://splashurl.com/n5zxm7p



Daftar Pustaka
Bonin,John P,Derek C. Jones dan Louis Putterman (1993), Theorical adn Empirical Studies of Producer Cooperative:Will Ever the Twain Meet?”,Journal of Economic Literature,31:1290-1320
Braverman,Avishay,J.Luis Guasch,Monika Huppi,dan Lorenz Pohlmeier (1991),”promoting Rural Cooperative in Developing Papers,No. 121,April,Washington,DC:The World bank.
Handoyo (2004),”Revitalisasi Ekonomi Kerakyatan Melalui Pemberdayaaan Gerakan Koperasi”, INOVASI,2(XVI),November.
Mubyarto (2000),Membangun Sistem Ekonomi, Yogyakarta : BPFE. Mulyo,jangkung
Soetrisno,Noer (2001),”Rekonstruksi Pemahaman Koperasi, Merajut kekuatan Ekonomi rakyat”,,Instrans, jakarta Stiglitz,Joseph (2006), Making Globalization Work,New York:W.W. Norton & company

Tugas 1 MSDM

PT. KNL terbentuk dari gabungan orang-orang berpengalaman dan yang percaya pada semangat pelayanan untuk menyelesaikan sesuatu.

Saat ini kami membutuhkan Customer Service Executive

Yang bertanggung jawab untuk menangani pengiriman barang eksport dan import.

Syarat :
1. Male/Female
2. Skills : Ms. Office and internet
3. Pendidikan mini D3
4. Jujur, kreatif, tanggung jawab dan disiplin
5. Pengalaman kerja min 6 bulan dalam menangani pengiriman barang, logistics atau freight forwarding,
6. Dapat berbahasa Inggris yang baik dan benar

Bila anda memenuhi kualifikasi diatas silakan kirimkan CV & Portfolio via email to gaurav.k@knl.com & cc ke aldyr@knl.com

Lokasi kami :
Jl. Paus No. 20 Rawamangun,
Jakarta Timur *****
021-******

Job Description :
-  PT. KNL membutuhkan CSE yang berpengalaman di bidang pengiriman barang eksport dan import

Job Spesification :
- IPK min 2,78. karena kami membutuhkan orang yang kompeten
- Status belum menikah. karena agar tidak menganggu efisiensi pekerjaan
- Dapat bekerja di bawah tekanan. karena kami butuh orang yang cakap dalam bekerja

Softskill :
- Sopan santun. karena harus sopan santun dalam berbicara
- Sabar. karena harus sabar dalam melayani customer
- Ramah. karena agar customer nyaman dengan layanan yang di berikan


Sumber : http://www.berniaga.com/Customer+Service+Executuive-14928039.htm

Mengamati Kasus-Kasus Pembangunan Daerah

Hari Ini, Jumat Keramat untuk Gubernur Riau?

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi bakal memanggil Gubernur Riau Rusli Zainal untuk diperiksa hari ini, Jumat 31 Mei 2013. Politikus Partai Golkar ini merupakan tersangka dalam dua kasus pidana korupsi.

Selain suap PON Riau, Rusli juga tersandung kasus pengalihan fungsi hutan di Pelalawan, Riau. "Memang benar, besok (Jumat, 31 Mei), KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap RZ (Rusli Zainal)," ujar Juru Bicara KPK Johan Budi S.P, Kamis, 30 Mei 2013.

Rencananya, komisi antikorupsi bakal memeriksa Rusli sebagai tersangka. "Diperiksa sebagai tersangka kasus PON dan kehutanan," ujar Johan. Dia enggan menegaskan apakah jadwal pemanggilan Rusli yang jatuh pada hari Jumat, akan berujung pada 'Jumat keramat' yang identik dengan penetapan atau penahanan tersangka di KPK. "Belum ada informasi soal itu."

Rusli sendiri sempat dicegah bepergian ke luar negeri selama dua periode. Karena sudah melebihi batas maksimum pencegahan, Rusli tidak dicegah lagi untuk ketiga kalinya. Rusli Zainal ditetapkan sebagai tersangka untuk kasus korupsi kehutanan oleh KPK sejak 8 Februari 2013.

Dalam kasus suap PON, nama Rusli disebut oleh bawahannya, Lukman Abbas dan Rahmat Syahputra. Di persidangan, keduanya menyebut Rusli menerima suap Rp 500 juta. Selain itu, Lukman dan Rahmat juga mengaku diperintahkan oleh Rusli untuk menyuap anggota DPRD Riau agar mau menambah anggaran Pekan Olahraga Nasional 2012 di Riau.

Sedangkan dalam kasus izin hutan, nama Rusli muncul dalam pengembangan kasus tersebut. Sejumlah pejabat daerah Pelalawan dan provinsi yang sudah divonis di Pengadilan Tipikor Riau, menyebut keterlibatan Rusli. Mereka yang terjerat kasus ini antara lain Tengku Azmun Jaafar (eks Bupati Pelalawan), Arwin As (eks Bupati Siak), Asral Rahman (eks Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau 2002-2003), Syuhada Tasman (eks Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau 2003-2004) dan Burhanuddin Husin (eks kepala dinas kehutanan Provinsi Riau 2005-2006.

Dalam kasus izin hutan Pelalawan, Rusli dijerat dengan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 tentang penyalahgunaan wewenang penyelenggara negara.

 Analisis saya mengenai kasus ini :

Dalam kasus ini, nama-nama yang di panggil KPK tersebut yg terkait kasus tipikor harus diusut secara tuntas. karena sangat menghambat pembangunan daerah demi mementingkan kepentingan masing-masing. seharusnya, dengan dana yang telah di berikan pemerintah pusat di distribusikan ke tempatnya.KPK jangan membiarkan nama-nama yang terjerat tipikor di biarkan merajalela karena akan menambah catatan buruk dalam pembangunan daerah di Indonesia.

Sumber: http://www.tempo.co

Artikel tentang Pertumbuhan Ekonomi Daerah beserta Analisis

Kementerian PPN: Laju Pertumbuhan Ekonomi Sumbar 2012 Lebih Tinggi Dibanding Nasional

     dakwatuna.com – Padang. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Rencana Kerja  Pemerintah Daerah (RKPD) dimaksudkan untuk mendapatkan masukan guna penyempurnaan rancangan RKPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2014 menjadi Rancangan Akhir RKPD Provinsi Sumbar tahun 2014 melaui pembahasan Rencana Kerja (Renja) SKPD tahun 2014 dan prioritas pembangunan daerah tahun 2014 serta prioritas dan aspirasi Kabupaten/Kota sesuai kesepakatan hasil musrenbang kabupaten/kota. Musrenbang juga merupakan media konsultasi publik bagi segenap stakeholder daerah untuk menetapkan program dan kegiatan serta rekomendasi kebijakan guna mendukung implementasi program/kegiatan tahun anggaran yang akan datang.
     Gubernur Sumbar Irwan Prayitno membuka secara resmi Kegiatan Musrenbang Provinsi Sumatera Barat tahun 2013 yang diadakan di Padang, tanggal 8-10 April 2013.  Menurutnya,  arah kebijakan pembangunan 2014 meliputi, peningkatan nilai ekspor, peningkatan nilai tambah produk unggulan, mengatasi pengangguran, pengembangan produk komoditi ekspor, memperkuat peran bisnis daerah dan pengembangan tata kelola pemerintahan yang kondusif.
     Hadir dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Muslim Kasim, Ketua DPRD Ir. Yulteknil, MM, Deputy Pengembangan Sumberdaya Kementerian PDT, Drs. Agus Salim, M.Eng, Staf Ahli Bidang SDA Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim Bappenas Ir. Umiyatum Hayati, MSc., Kepala Litbang Kemendagri Drs. Ahmad Zubaidi, Msi, Kepala Bappeda Sumbar Prof. Dr. Rahmad Sani, MSc, Bupati/Walikota se-Sumatera Barat, Forkopinda, Kepala SKPD di lingkungan Pemprov. Sumbar, tokoh masyarakat, pimpinan organisasi kemasyarakatan dan akademisi.
     Lebih lanjut Gubernur menerangkan, ada beberapa tantangan yang akan dihadapi untuk ke depannya, sektor riil ekonomi yang sangat lambat, peranan swasta dalam investasi harus ditingkatkan, dominasi komoditi ekspor tak hanya dalam bahan mentah, sulit dan lamanya proses pembebasan lahan yang terjadi dan  peningkatkan ekalasi politik apalagi untuk menyambut pemilu 2014, ungkapnya.
     Irwan Prayitno menambahkan, dari permasalahan dan arah kebijakan yang dikemukakan tersebut, maka percepatan infrastruktur perlu implementasi yang kongkrit, baik infrastruktur jalan yang menunjang ekonomi, jembatan, irigasi, perumahan, transportasi, air bersih maupun sanitasi. Dengan adanya infrastruktur yang memadai akan terjadi pergerakan ekonomi yang cepat, membuka lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan dapat mengatasi kesenjangan atau disparitas antar daerah, tambahnya.
     Dengan memfokuskan upaya tersebut pada daerah tertinggal diharapkan terjadi pengentasan daerah tertinggal, berdasarkan hal tersebut tema RKPD tahun 2014 “Percepatan pembangunan infrastruktur untuk memacu pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja dan pengentasan daerah tertinggal” dapat dilaksanakan, tegasnya.
     Sementara itu Perwakilan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Staf Ahli Bidang Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim,Ummyatun Hayati Triastuti juga menyampaikan,  kinerja pertumbuhan ekonomi Sumbar mengalami peningkatan sejak tahun 2009 , dan pada tahun 2012 lajunya jauh lebih tinggi dari laju pertumbuhan nasional.
Dalam kesempatan ini juga diserahkan piagam penghargaan perencanaan terbaik dalam penyusunan RKPD tahun 2013 kepada 6 kabupaten/kota yang diserahkan Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno.

*Analisis :
Seharusnya Rencana Kerja Pemerintah Daerah(RKPD) cepat terealisasikan. pemerintah harus jeli dalam mengambil kebijakan pembangunan tahun-tahun mendatang seperti dalam hal peningkatan nilai ekspor, peningkatan nilai tambah produk unggulan, mengatasi pengangguran, pengembangan produk komoditi ekspor, memperkuat peran bisnis daerah dan pengembangan tata kelola pemerintahan yang kondusif. walaupun ada beberapa tantangan yang akan dihadapi untuk ke depannya, sektor riil ekonomi yang sangat lambat, peranan swasta dalam investasi harus ditingkatkan, dominasi komoditi ekspor tak hanya dalam bahan mentah, sulit dan lamanya proses pembebasan lahan yang terjadi dan  peningkatkan ekalasi politik apalagi untuk menyambut pemilu 2014.

Sumber: http://www.dakwatuna.com/2013/04/09/30923/kementerian-ppn-laju-pertumbuhan-ekonomi-sumbar-2012-lebih-tinggi-dibanding-nasional/#ixzz2RCpih9pG

Artikel yang berkaitan dengan perekonomian Indonesia saat ini

2013-2014 tahun menentukan ekonomi Indonesia

        Jakarta (ANTARA News)Kamis,4 April 2013 - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan bahwa 2013 dan 2014 merupakan tahun penting dan menentukan dalam pembangunan ekonomi Indonesia di tengah masih tidak menentunya perekonomian dunia.

        Hal ini dikatakan Presiden Yudhoyono saat membuka rapat paripurna kabinet di Jakarta, Kamis. Rapat tersebut memiliki agenda utama mendengarkan laporan dan presentasi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional terkait Rencana Kerja Pemerintah dan Pagu Indikatif APBN 2014.

        "Dua tahun ini, 2013 dan 2014 dari kacamata pembangunan, utamanya pembangunan ekonomi, tahun yang penting dan menentukan. Pertama ada keperluan untuk menjaga perekonomian kita di tahun-tahun yang tidak mudah terutama oleh faktor eksternal yang akan kita hadapi," kata Presiden.

         Perekonomian dunia menurut Presiden, masih tidak menentu, resesi ekonomi global juga masih akan dirasakan di masa mendatang. "Situasi seperti ini akan memberikan tekanan yang nyata utamanya kepada pertumbuhan ekonomi," kata presiden.

         Pada saat yang sama, perhelatan pemilihan umum juga akan diselenggarakan pada 2014. Sementara proses-proses untuk menuju pemilu akan segera dimulai, dan suhu politik juga semakin memanas.

         "Di satu sisi, kita harus jaga perekonomian kita, di sisi lain harus kelola politik dalam negeri karena memang ada kaitannya dengan pensukseskan pembangunan ekonomi," katanya.

         Untuk itu, Presiden meminta agar rencana kerja pemerintah dan pagu indikatif yang akan disusun harus benar-benar memiliki kecermatan dan tepat.

         "Kalau itu benar semuanya, kalau ada dinamika kita bisa kelolanya seraya tetap fokus pada pencapaian sasaran baik pada 2013 maupun 2014 mendatang," kata Yudhoyono.

         Kepala Negara menambahkan, dalam dua tahun terakhir harus memastikan agar sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2009-2014) juga dapat dicapai.

        Sementara itu dalam rapat Kabinet Paripurna tersebut, Presiden didampingi oleh Wakil Presiden Boediono dan dihadiri oleh para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, diantaranya Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto, Menteri Koordiantor Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono. 

Analisis: 
 Menurut saya, Bapak Presiden jangan memfokuskan pada masalah politik.Bapak Presiden harus segera menentukan dan menetapkan perekonomian indonesia yang cocok untuk indonesia  karena perekonomian indonesia saat ini tak tentu arah ingin menganut perekonomian seperti apa. Sedangkan, di sisi lain pengaruh-pengaruh perekonomian dari luar sangat besar sehingga membuat rakyat bingung. Hasil-hasil rapat dengan para anggota yang telah di lakukan semoga dengan secepatnya terealisasikan.

Persaingan Perdagangan Bebas Indonesia - China pada 2014

PERDAGANGAN BEBAS ASEAN:

Pengusaha Pribumi Mengaku Belum Siap

      JAKARTA 4 Maret 2013 –Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) mengaku anggotanya belum siap menghadapi perdagangan bebas Asean China Free Trade Agreement (ACFTA).
      Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) HIPPI Suryani Motik menegaskan ditengah ketidaksiapan pengusaha pribumi  harus punya strategi jika tidak ingin menjadi penonton di rumah sendiri.
“Jujur aja kalau mau bicara sekarang kita tidak siap, makanya kalau tidak siap lawan mereka, kita ajak mereka kerjasama,” katanya saat ditemui bisnis disela peringatan Imlek DPD Hippi DKI Jakarta pekan lalu.
Pada Juni 2013 mendatang HIPPI menyiapkan pertemuan dalam bentuk seminar guna membangun kerjasama antara pengusaha pribumi dengan pengusaha China. Sedikitnya sudah ada 50 pengusaha China yang menyampaikan konfirmasi mau datang ke Indonesia.
Dalam pertemuan itu diharapkan pengusaha pribumi bisa menjalin kerjasama dengan pengusaha China agar diarahkan bisa bikin produk di Indonesia agar tidak perlu impor. Harapannya impor 100% yang selama ini menggerogoti neraca perdagangan Indonesia bisa ditekan hingga 25%. Karena dalam catatan HIPPI, China merupakan salah satu negara yang surplus dalam ekspor ke Indonesia.
“Kita ingin pengusaha China ini mencari mitranya disini untuk mau investasi sama-sama lah, cuma bidangnya masih kita minta profilnya mereka,” ujar Suryani.
      Beberapa pengusaha yang sudah tertarik, sambung Suryani, berkecimpung dalam bidang otomotif dan komponen. Secara bertahap mereka akan produksi di Indonesia sehingga menjadi produk dalam negeri, karena diakui HIPPI untuk merebut pasar China sangat sulit. Dia yakin dengan menjembatani antar pengusaha dua negara ini, Indonesia siap hadapi perdagangan bebas.
Kebetulan anggota Himpunan Pengusaha Pribumi banyak dari keturunan Tionghoa sehingga latar belakang budaya dan bahasa China bakal mempermudah kerjasama. “Itu sangat mungkin tapi longterm empat sampai lima tahun ke depan. Kaklau jangka panjang kita akan tumbuh,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPP) HIPPI DKI Sarman Simanjorang menjelaskan pengusaha pribumi harus bersatu tanpa membedakan etnis karena satu kesatuan. Menurutnya pengusaha pribumi adalah ber KTP Indonesia. “Ke depan persaingan luar biasa, sebagai bentuk kerjasama kita tidak ada sekat,” tuturnya.
     Dia juga berharap kepada Pemprov DKI dengan kepemimpinan Gubernur Joko Widodo dan Wagub Basuki Tjahaja Purnama bersikap responsif terhadap tantangan ke depan. Dengan target pertumbuhan ekonomi DKI 7 % tahun 2013 bisa terwujud asalkan pemerintah juga mengerti nasib pengusaha.
Di awal tahun sudah ada kebijakan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 44% dari Rp1,5 juta menjadi Rp2,2 juta. Kemudian kenaikan tarif dasar listrik secara bertahap 15% ditambah lagi rencana kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan kebijakan pajak penghasilan (PPh) 1% kepada UKM dengan omzet dibawah Rp4,8 miliar.  “Pemprov harus responsif karena dengan demikian perekonomian Jakarta tumbuh dengan baik,” terangnya.

 *Cara Antisipasi Persaingan Perdagangan Bebas dengan China :
     Melakukan Pameran Produk Lokal dan Produk Kreatif Nusantara yang harus diikuti peserta yang terdiri atas Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Perusahaan Swasta dan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) dari berbagai wilayah di Indonesia.

     Pameran ini, diharapkan menjadi wadah yang tepat untuk membangun jejaring dan perluasan pasar dari produk-produk dalam negeri dari berbagai daerah di Indonesia yang kini tengah mengalami perkembangan pesat.

     Sehingga kualitas produk-produk dalam negeri semakin dikenal luas dan memiliki kemampuan daya bersaing menembus pasar dalam dan luar negeri, terutama dalam menghadapi Asean-China Free Trade Area (ACFTA) dan Asean Free Trade Area (AFTA) pada 2014.

*Pendapat  Saya Tentang Persaingan Perdagangan dengan China :

       Persaingan perdagangan bebas antara Indonesia dan China merupaka satu cara bagi Indonesia untuk mencapai suatu kesejahteraan ekonomi yang nantinya diharapkan bisa menguasai pasar internasional. Namun dibalik sebuah persaingan tentu terdapat resiko besar yang mutlak berpotensi menang/kalah dalam persaingan.
 

     Indonesia bersaing dengan China yang sudah kita ketahui bahwa China lebih unggul dalam menjual semua produknya. Dari barang sampai buah-buahan jelas dia menang. Tahu sendiri bahwa buah-buahan yang mereka jual jauh lebih murah dibanding hasil pangan Indonesia sendiri. Disini kita harus lebih pintar mengatur strategi agar stok impor dari China bisa dikurangi dan Indonesia bisa meningkatkan dan memaksimalkan hasil usaha lokal. Misalnya dengan cara memberi batas dengan perjanjian atau meningkatkan pasokan lokal agar produk Indonesia sendiri unggul dan menguasai pasar di negara sendiri.
      

     Jelas terlihat bahwa persaingan perdagangan bebas Indonesia danChina lebih banyak memberikan nampak negatif. Salah satunya kekhawatiran para pelaku usaha kecil dan menengah yang nantinya akan kalah saing dengan mereka serta pendapatan negara akan jauh lebih jatuh karna hampir sebagian dibagi ke China.
Indonesia merupakan negara agraris dan seharusnya menguasai seluruh pasar pangan setidaknya di Asean. Tapi saat ini Indonesia belum berhasil karena kurang uletnya pemerintah untuk berusaha memaksimalkan hasil usaha dan mengeksport pangan ke luar negeri.

*Sikap Kita Menghadapi Perdagangan Bebas dengan China :

     Pertama, Pemerintah harus memperbaiki infrastruktur di Indonesia, karena pembangunan infrastruktur di Indonesia masih belum maksimal jika dibandingkan lawan kita dalam bersaing yaitu China.

     

     Kedua, suku bunga yang tinggi yang menjadikan beban berat yang ditanggung oleh pengusaha kita. Oleh karna itu,  pemerintah perlu menurunkan lagi suku bunga kredit melalui BI sebagai pemegang otoritas moneter.

 Sumber :  http://www.bisnis-kepri.com/index.php/2013/03/perdagangan-bebas-asean-pengusaha-pribumi-mengaku-belum-siap/

     

 

Karakter S4 League

1. Striker



striker adalah salah satu pemeran utama di game ini, karakter ini dapat mengambil "Fumbi" (sejenis bola di game ini yang digunakan dalam permainan touch down)
orang yang menggunakan karakter ini sendiri juga harus pintar menggunakan sp skill yang dapat digunakan dia untuk berlari menuju tujuannya pada saat terakhir, selain itu juga ia harus pintar pintar memperhatikan Hp nya sendiri pula....

Recommended equipment:

Weapons:

• Counter / Plasma Sword
• Submachine Guns
• Semi Rifle / Gauss Rifle

Skill:

• SP Skill +40

Item Upgrades:

• Head: Launch Weapon Defense +2
• Face: SP +5
• Shirt: Counter / Plasma Sword +4
• Pants: Shooting Weapon Defense +5
• Gloves: HP +3
• Shoes: HP +3
• Acc: SP +5

2. Supporter



dalam suatu permainan jika semuanya adalah penyerang, maka tidak akan dapat menang bukan? olehkarena itu supporter akan sangat membantu untuk "mengclear path" yang akan di lalui oleh striker.

Recommended equipment:

Weapons:

• Counter oder Plasma Sword
• Submachine Guns
• Revolver

Skill:

• Shield / Block

Item Upgrades:

• Head: Launch Weapon Defense +2
• Face: SP +5
• Shirt: Revolver +4
• Pants: Close Range Weapon Defense +5
• Gloves: HP +3
• Shoes: HP +3
• Acc: SP +5

3. Invader



Invader sangat berguna untuk menyerang musuh. Mereka akan mengincar titik lemah dari musuh dan menggunakannya untuk menghabisi semua musuh...

Recommended equipment:

Weapons:

• Plasma Sword
• Heavy Machinegun oder Cannonade
• Revolver

Skill:

• Anchoring / Flying

Item Upgrades:

• Head: Launch Weapon Defense +2
• Face: SP +5
• Shirt: Plasma Sword +4
• Pants: Close Range Weapon Defense +5
• Gloves: HP +3
• Shoes: HP +3
• Acc: SP +5

4. Healer



wah kalau ini pasti sudah pada tau dong
karakter ini walau terlihat lemah, namun memiliki kekuatan yang hebat lho, bisa healllll~~

Recommended equipment:

Weapons:

• Mind Energy
• Counter oder Plasma Sword
• Submachine Guns

Skill:

• HP Skill +30

Item Upgrades:

• Head: Launch Weapon Defense +2
• Face: SP +5
• Shirt: Plasma Sword +4
• Pants: Shooting / LaunchWeapon Defense +5
• Gloves: HP +3
• Shoes: HP +3
• Acc: SP +5

5. Tank



wogh sesuai dengan namanya, karakter ini merupakan karakter ter tebe yang ada di dunia S4 league...

Recommended equipment:

Weapons:

• Mind Shock / Submachine Guns
• Heavy Machine Gun
• Sentry Gun

Skill:

• Block oder HP Skill +30

Item Upgrades:

• Head: Launch Weapon Defense +2
• Face: SP +5
• Shirt: Heavy Machine Gun +4
• Pants: Close Range Weapon Defense +5
• Gloves: HP +3
• Shoes: HP +3
• Acc: SP +5

6. Defender



Karakter ini berguna untuk mendefend base kita dengan berbagai macam cara, karakter ini biasanya membunuh musuh yang ingin mendekati base kita dari jarak yang jauuuhhhh~

Recommended equipment:
Weapons:

• Semi Rifle
• Rail Gun
• Submachine Guns

Skill:

• Block / HP Skill +30

Item Upgrades:

• Head: Launch Weapon Defense +2
• Face: SP +5
• Shirt: Semi Rifle +4
• Pants: Shooting Weapon Defense +5
• Gloves: HP +3
• Shoes: HP +3
• Acc: SP +5

7. Assasins



Weleh ternyata ga cuman game RPG saja yang ada assasinsnya. Assasins disini bertugas untuk membantu defender dan memperingati defender kalau kalau terjadi serangan mendadak dari musuh...

Recommended equipment:

Weapons:

• Semi Rifle
• Submachine Guns
• Counter / Plasma Sword
  

Skill:

• Anchoring oder Flying

Item Upgrades:

• Head: Launch Weapon Defense +2
• Face: SP +5
• Shirt: Semi Rifle +4
• Pants: Shooting Weapon Defense +5
• Gloves: HP +3
• Shoes: HP +3
• Acc: SP +5
  

Triglav National Park di dekat the town of Bovec di Slovenia. Terlihat seperti Peter Pan’s Neverland :)

Paris ketika musim dingin :). sangat romantis >.<