PERDAGANGAN BEBAS ASEAN:
Pengusaha Pribumi Mengaku Belum Siap
JAKARTA 4 Maret 2013 –Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI)
mengaku anggotanya belum siap menghadapi perdagangan bebas Asean China
Free Trade Agreement (ACFTA).
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) HIPPI Suryani Motik menegaskan
ditengah ketidaksiapan pengusaha pribumi harus punya strategi jika
tidak ingin menjadi penonton di rumah sendiri.
“Jujur aja kalau mau bicara sekarang kita tidak siap, makanya kalau
tidak siap lawan mereka, kita ajak mereka kerjasama,” katanya saat
ditemui bisnis disela peringatan Imlek DPD Hippi DKI Jakarta pekan lalu.
Pada Juni 2013 mendatang HIPPI menyiapkan pertemuan dalam bentuk
seminar guna membangun kerjasama antara pengusaha pribumi dengan
pengusaha China. Sedikitnya sudah ada 50 pengusaha China yang
menyampaikan konfirmasi mau datang ke Indonesia.
Dalam pertemuan itu diharapkan pengusaha pribumi bisa menjalin
kerjasama dengan pengusaha China agar diarahkan bisa bikin produk di
Indonesia agar tidak perlu impor. Harapannya impor 100% yang selama ini
menggerogoti neraca perdagangan Indonesia bisa ditekan hingga 25%.
Karena dalam catatan HIPPI, China merupakan salah satu negara yang
surplus dalam ekspor ke Indonesia.
“Kita ingin pengusaha China ini mencari mitranya disini untuk mau
investasi sama-sama lah, cuma bidangnya masih kita minta profilnya
mereka,” ujar Suryani.
Beberapa pengusaha yang sudah tertarik, sambung Suryani, berkecimpung
dalam bidang otomotif dan komponen. Secara bertahap mereka akan
produksi di Indonesia sehingga menjadi produk dalam negeri, karena
diakui HIPPI untuk merebut pasar China sangat sulit. Dia yakin dengan
menjembatani antar pengusaha dua negara ini, Indonesia siap hadapi
perdagangan bebas.
Kebetulan anggota Himpunan Pengusaha Pribumi banyak dari keturunan
Tionghoa sehingga latar belakang budaya dan bahasa China bakal
mempermudah kerjasama. “Itu sangat mungkin tapi longterm empat sampai
lima tahun ke depan. Kaklau jangka panjang kita akan tumbuh,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPP) HIPPI DKI Sarman
Simanjorang menjelaskan pengusaha pribumi harus bersatu tanpa membedakan
etnis karena satu kesatuan. Menurutnya pengusaha pribumi adalah ber KTP
Indonesia. “Ke depan persaingan luar biasa, sebagai bentuk kerjasama
kita tidak ada sekat,” tuturnya.
Dia juga berharap kepada Pemprov DKI dengan kepemimpinan Gubernur
Joko Widodo dan Wagub Basuki Tjahaja Purnama bersikap responsif terhadap
tantangan ke depan. Dengan target pertumbuhan ekonomi DKI 7 % tahun
2013 bisa terwujud asalkan pemerintah juga mengerti nasib pengusaha.
Di awal tahun sudah ada kebijakan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar
44% dari Rp1,5 juta menjadi Rp2,2 juta. Kemudian kenaikan tarif dasar
listrik secara bertahap 15% ditambah lagi rencana kenaikan Bahan Bakar
Minyak (BBM) dan kebijakan pajak penghasilan (PPh) 1% kepada UKM dengan
omzet dibawah Rp4,8 miliar. “Pemprov harus responsif karena dengan
demikian perekonomian Jakarta tumbuh dengan baik,” terangnya.
*Cara Antisipasi Persaingan Perdagangan Bebas dengan China :
Melakukan Pameran Produk Lokal dan Produk Kreatif Nusantara yang harus diikuti peserta yang terdiri atas Badan Usaha Milik Daerah, Badan
Usaha Milik Negara, Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Perusahaan Swasta
dan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) dari berbagai wilayah
di Indonesia.
Pameran ini,
diharapkan menjadi wadah yang tepat untuk membangun jejaring dan
perluasan pasar dari produk-produk dalam negeri dari berbagai daerah di
Indonesia yang kini tengah mengalami perkembangan pesat.
Sehingga kualitas produk-produk dalam negeri semakin dikenal luas dan
memiliki kemampuan daya bersaing menembus pasar dalam dan luar negeri,
terutama dalam menghadapi Asean-China Free Trade Area (ACFTA) dan Asean
Free Trade Area (AFTA) pada 2014.
*Pendapat Saya Tentang Persaingan Perdagangan dengan China :
Persaingan perdagangan bebas antara Indonesia dan China merupaka satu
cara bagi Indonesia untuk mencapai suatu kesejahteraan ekonomi yang
nantinya diharapkan bisa menguasai pasar internasional. Namun dibalik
sebuah persaingan tentu terdapat resiko besar yang mutlak berpotensi
menang/kalah dalam persaingan.
Indonesia bersaing dengan China yang sudah kita ketahui bahwa China
lebih unggul dalam menjual semua produknya. Dari barang sampai
buah-buahan jelas dia menang. Tahu sendiri bahwa buah-buahan yang mereka
jual jauh lebih murah dibanding hasil pangan Indonesia sendiri. Disini
kita harus lebih pintar mengatur strategi agar stok impor dari China
bisa dikurangi dan Indonesia bisa meningkatkan dan memaksimalkan hasil
usaha lokal. Misalnya dengan cara memberi batas dengan perjanjian atau
meningkatkan pasokan lokal agar produk Indonesia sendiri unggul dan
menguasai pasar di negara sendiri.
Jelas terlihat bahwa persaingan perdagangan bebas Indonesia danChina lebih
banyak memberikan nampak negatif. Salah satunya kekhawatiran para
pelaku usaha kecil dan menengah yang nantinya akan kalah saing dengan
mereka serta pendapatan negara akan jauh lebih jatuh karna hampir
sebagian dibagi ke China.
Indonesia merupakan negara agraris dan seharusnya menguasai seluruh
pasar pangan setidaknya di Asean. Tapi saat ini Indonesia belum berhasil
karena kurang uletnya pemerintah untuk berusaha memaksimalkan hasil
usaha dan mengeksport pangan ke luar negeri.
*Sikap Kita Menghadapi Perdagangan Bebas dengan China :
Pertama, Pemerintah harus memperbaiki infrastruktur di Indonesia, karena pembangunan infrastruktur di
Indonesia masih belum maksimal jika dibandingkan lawan kita dalam
bersaing yaitu China.
Kedua, suku bunga yang tinggi yang
menjadikan beban berat yang ditanggung oleh pengusaha kita. Oleh karna itu,
pemerintah perlu menurunkan lagi suku bunga kredit melalui BI sebagai pemegang otoritas moneter.
Sumber : http://www.bisnis-kepri.com/index.php/2013/03/perdagangan-bebas-asean-pengusaha-pribumi-mengaku-belum-siap/
